analisis kasus aceng fikri

ANALISIS KASUS  NIKAH SIRI BUPATI GARUT (ACENG FIKRI) DALAM

 TINJAUAN FILSAFAT ILMU

A. Pendahuluan

Beberapa minggu terakhir, publik dikejutkan dengan berita nikah sirih bupati Garut Aceng Fikri dengan Fani Oktaria. Nikah siri adalah pernikahan yang hanya disaksikan oleh seorang modin atau saksi, tidak melalui kantor urusan agama, menurut agama islam sudah sah.  Terlepas dari sah atau tidaknya nikah siri tersebut, pernikahan yang hanya berjalan selama empat hari dan berakhir cerai oleh bupati melalui pesan singkat SMS kepada Fany Oktara sontak membuat eskalasi emosi publik diseluruh tanah air. Publik merasa kecewa dengan perilaku sang bupati yang melecehkan dan merendahkan martabat kaum perempuan. Kasus ini membuat gelombang unjuk rasa diberbgai pelosok tanah air meningkat. Kecaman dari berbagai pihak pun datang sili berganti sebagai bentuk kekecewaan mereka terhadap prilaku sang bupati.

Sang bupati sebagai pejabat publik yang sudah seharus menjadi  teladan masyrakat justru bertindak sesuka hati yang bertentangan dengan norma yang berlaku dalam masyarakat. Berbagai spekulasi pun muncul sehingga membuat sang bupati mersa terpojok. Pernyaatan bupati yang seringkali kontroversi seakan melengkapi kronologi kasus dan menamba panjangnya kasus tersebut.

Kasus ini seakan begitu rumit dikala ada dua kelompok yang pro dan yang kontra terhadap tindakan sang bupati tersebut. Argumentasi kedua kelompok tersebut seakan tak ada yang benar tak ada yang salah karena kedua-duanya mengklaim memiliki argumen yang benar dan mendasar. Tentu hal ini membingungkan masyrakat indonesia, dimana disaat banyak orang yang menuntut sang bupati dipecat dari jabatannya muncul pula kelompok yang mendukung agar sang bupati  tetap menjalakan tugasnya sebagai bupati.

B.  Kronologis

 Semua ini berawal dari pernikahan siri sang bupati dengan seorang gadis 17 tahun Fany Oktora pada 14 Juli 2012.

Pernikahan yang tidak di catatkan di kantor urusan agama itu hanya berlangsung 4 hari. 19 July 2012, Aceng menceraikan Fany lewat layan pesan singkat alias SMS.
Begitu kasus ini mengemuka di media masa, nama Aceng Fikri menjadi buah bibir. Berbagai pihak mengecam tindakannya.

Akhirnya urusan rumah tangga itu merembet ke ranah politik. Gubernur Jawa Barat, Ahmad Heriawan memanggil Aceng untuk klarifikasi. Hasilnya Aceng dinilai melakukan pelanggaran etika. Padahal sebagai pejabat publik, seharusnya menjadi teladan bagi masyarakat. Hal senada juga disampaikan Menteri Dalam Negeri Gamawan Fauzi.

Namun mendagri mengaku tidak bisa memberi sanksi hukum karena menikah siri menjadi hak pribadi dan tidak diatur dalam undang undang no 32 tahun 2004 tentang pemerintahan daerah.

Bahkan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono angkat bicara dan minta kasus ini diselesaikan. Desakan agar aceng mundur sebagai bupati Garut, terus berdatangan.
Awal Desember, Fany dan keluarganya, terlihat melaporkan sang bupati ke mabes polri. Sekitar 2 hari kemudian 5 Desember 2012 Aceng Fikri menemui Fany Oktora dan keluarganya untuk meminta maaf.

Dalam pertemuan islah yang digelar di Garut itu, hadir juga sejumlah tokoh masyarakat sebagai saksi. Tapi komnas Perlindungan Anak Menegaskan, islah tidak menghapus dugaan pidana dalam kasus ini. Demonstrasi pun bertubi tubi. Kebanyakan meminta Aceng mengundurkan diri. DPRD Garut sendiri membentuk panitia khusus yang merekomendasikan pemecatan Aceng sebagai bupati Garut.

Aceng Fikri pun tidak tinggal diam. Aceng mengancam membawa ribuan massa bila dia dilengserkan. Wal hasil pelaksanaan rapat paripurna DPRD Garut pada hari Rabu 19 Desember 2012 di warnai kericuhan.

Hari Jumat (21/12), nasib Aceng Fikri selaku orang no 1 di Garut ditentukan. Selain itu, sejumlah kasus hukum masih menantinya. Antara lain, dugaan pemerasan dan penggelapan serta tuduhan menikahi gadis dibawah umur.

C.Hasil analisis

1. Fakta

Aceng Fikri adalah seorang bupati garut yang melakukan nika sirih dengan gadis berusia 18 tahun bernama Fany Oktora pada tanggal 14 Juli 2012. Namun 4 hari kemudian Aceng menceraikan Fany lewat SMS. Aceng beralasan perempuan berusia 18 tahun tersebut sudah tidak perawan lagi saat malam pertama. Pada tanggal 18 Desember 2012 Mentri Dalam Negri (Mendagri) Gamawan Fauzi menyampaikan surat terkait pernikaan siri Bupati Garut Aceng Fikri kepada Ketua DPRD Garut Ahmad Bajuri melalu Gubernur Jawa Barat Ahmad Heryawan. Fany yang tak terima lalu mengungkapkan pernikahan kilatnya itu ke publik, lalu melaporkan mantan suaminya itu ke Bareskrim Mabes Polri. Pelimpahan kasus dari pelapor Fany diterima Polda Jabar pada 14 Desember, sementara pelapor Satgas Perlindungan Anak pada 18 Desember 2012 lalu. Fany melapor terkait tindak pidana penipuan, penghinaan dan perbuatan tidak menyenangkan yang dilakukan Bupati Garut Aceng Fikri.

2. Data

1. Pada tanggal 14 juli 2012 Bupati Garut Aceng Fikri menikahi secara siri gadis berumur 18 tahun bernama Fany Oktora.

2. Setelah empat hari menikah Bupati Garut menceraikan Fany Oktora melalui pesan singkat SMS.

3. Pada tanggal 14 Desember 2012 Pelimpahan kasus dari pelapor Fany diterima Polda Jabar. Fany melapor terkait tindak pidana penipuan, penghinaan dan perbuatan tidak menyenangkan yang dilakukan Bupati Garut Aceng Fikri.

4. Pada 18 Desember 2012 pelimpahan kasus oleh pelapor Satgas Perlindungan Anak. pelaporanmengenai tindak pidana kekerasan atau memaksa anak melakukan persetubuhan dan eksploitasi ekonomi dan seksual anak sebagaimana Pasal 81 dan 88 UU Perlindungan Anak, dan Pasal 280 KUH Pidana yang diduga dilakukan Aceng Fikri.

5. Pada tanggal 18 Desember 2012 juga, Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Gamawan Fauzi menyampaikan surat terkait nikah siri singkat Bupati Garut Aceng Fikri. Surat tersebut disampaikan kepada Ketua DPRD Garut Ahmad Bajuri melalui Gubernur Jawa Barat (Jabar) Ahmad Heryawan.

6. Pada tanggal 19 Desember 2012 terjadi demonstrasi besar-besaran di garut menuntut sang bupati mundur dari jabatannya.

7.  Pada Jumat 21 Desember DPRD Garut mengambil keputusan untuk memakzulkan Aceng fikri

3. Persepsi

Kalau Aceng seorang jejaka, mungkin pernikahannya tidak akan begitu digunjingkan orang. Sebab pernikahan suatu yang sangkral dan memiliki nilai yang begitu mulia. Pun jika Aceng memilih Fany oktora yang berusia 18 tahun ketika dinikahinya itu sah-sah saja. Hanya saja kemudian berita mengemuka karena pernikahan Aceng dengan Fany Oktora hanya berlangsung 4 hari, dan prosesi pernikahan itu cenderung mengabaikan beberapa aturan, baik hukum maupun moral.

4. Interprestasi atau Penafsiran

Pernikahannya yang hanya berjalan selama 4 hari menjadi titik awal persoalan. Pernyatan kontroversi yang dikeluarkan dari sang bupati serta prosesi pernikahan yang cendrung mengabaikan beberapa aturan, baik hukum maupun moral melengkapi persoalan yang membuat semakin kompleks. Apalagi masalah ini menimpah sang bupati sebagai pejabat publik sehingga menjadi sorotan media memudahakan informasi cepat melebar kemana-mana.

5. Informasi

Pernikahan sirih yang dilakukan oleh bupati aceng fikri dengan fany oktora sebenarnya tidak bermasalah kalau prosedurnya berjalan sesuai dengan aturan yang ada. Perceraian yang dilakukan oleh sang bupati itulah menjadi persoalan yang mendasar sekaligus awal dari kasus ini.

6. Asumsi

Perceraian yang dilakukan oleh sang bupati yang status pernikahannya baru menjalan empat hari membuat publik tadak masuk akal. Publik merasa bahwa aceng fikri sudah melanggar etika perkawinan, apalagi sang bupati meminta cerai melalui pesan singkat SMS. Pernikahan yang hanya berjalan selama empat hari menimbulkan tanda tanya besar, bila hanya karena fani tidak perawan saat malam pertama. Perawan bukan menjadi orentasi yang substansi dalam pernikahaan. Nilai perkawinan tidak bisa diukur dari kebutuhan seksualitas semata.

7. Berpikir Ilmiah

Jika ditelaah dari segi hukum perkawinan, sejatinya yang dilanggar Aceng hanya soal identitas perkawinan. Ini kemudian jadi fatal karena statusnya sebagai orang nomor satu di daerah penghasil dodol itu. Mari kita cermati Undang-Undang perkawinan Nomor 1 tahun 1974, setidaknya dari Undang-Undang tersebut dan Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, kita bisa mengetahui beberapa hal, yakni poligami, usia, dan syarat sahnya pernikahan.

Ditinjau dari usia, Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dengan tegas dan jelas bahwa usia minimal bagi perempuan untuk menikah adalah 16 tahun. Sehingga jika masih ada yang menganggap Aceng melanggar hukum tertulis karena menikahi gadis berusia 18 Tahun, tentu kita mesti mencari tahu hukum tertulis mana yang dilanggar Aceng, karena FO ketika menikah dengan Aceng sudah berusia 18 Tahun. Sehingga ditinjau dari usia, secara hukum Aceng tidak melanggar.

Mengenai Syarat Sah perkawinan, disinilah mungkin perdebatan akan muncul. Perkawinan dianggap sah jika dijalankan menurut agama dan kepercayaannya itu, sebagaimana rumusan Pasal 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974. Karena Aceng dan istrinya beragama islam, maka syarat sahnya perkawinan adalah sebagaimana syarat sahnya perkawinan menurut agama.

Aceng mungkin saja diseret karena pemalsuan identitas perkawinan. Aceng bisa dijerat Pasal 279 KUHP karena menggelapkan asal-usul perkawinan. Namun demikian masalahnya tidak sederhana karena sampai saat ini kita tidak tahu apakah Aceng mengantongi izin untuk perkawinan-perkawinannya yang berjalan singkat itu. Memang sebagian kalangan mengatakan hampir pasti Aceng tak mengantongi izin, namun di mata hukum segala sesuatu harus dibuktikan.

Lepas soal kawin, kini mari telaah proses perceraian Aceng. Apakah perceraian itu sah jika Aceng mengucapkan Talak via SMS atau telepon?. Jawabannya tidak. Aceng haruslah menceraikan istrinya melalui Pengadilan Agama. Tanpa itu, seribu kali diucapkan pun, dianggap tidak memiliki nilai, karena menurut Undang-Undang perceraian hanya dapat terjadi di muka siding pengadilan agama.

Soal jangka waktu pernikahan yang begitu singkat, banyak yang mempersoalkannya. Aceng yang hanya menikah empat hari dianggap melecehkan martabat perempuan, terlebih kemudian Aceng melontarkan komentar yang seakan-akan menganalogikan istrinya sebagai barang. Secara hukum Pernikahan tak punya batasan, entah itu akan berjalan berpuluh tahun atau hanya bebrapa hari atau beberapa jam. Secara hukum perdata pernikahan adalah kontrak antara kedua belah pihak, namun dari sudut moral, pernikahan adalah janji kepada Tuhan.

C.  Penutup

            Penikahan siri yang dilakukan oleh bupati garut aceng fikri menjadi titik persoalan yang digembar-gemburkan selama ini. Secara hukum nikah sirih tidak dilarang, tetapi etika perkawinan tetap harus dijalankan sesuai dengan mekanisme konstitusi. Apalagi pernikahan tersebut dilakukan oleh seorang bupati yang sebenarnya mengerti tentang tatacara pernikahan dan tahu sentang konsekuensi yang akan diterimanya. Karena tolak ukur kebaikan atau keburukan seorang bukan hanya ditinjau dari pelanggaran hukum formal saja, tetapi dari mana posisi ataupun kedudukan seorang itu berada akan menjadi penilaian publik.

            Apa lagi Aceng Fikri adalah seorang bupati yang mana ekspetasi serta harapan publik yang begitu tinggi dalam hal tindakan atau pun perbuatan. Sekecil apapun berbuatan buruk yang dilakukan oleh sang bupati akan terlihat besar dimata publik. Sebab, sejatinya seorang pemimpin harus memiliki moral serta etika yang lebih baik dari orang-orang yang dipimpinnya.  Aceng Fikri terpilih menjadi seorang pemimpin karena ia dianggap lebih dari orang lain dari sudut pandang mana pun. Ternyata harapan tersebut sirna dimata publik ketika kasus tersebut menimpah dirinya.